menu melayang

Rabu, 13 Maret 2019

KPU Goes to Campus : Pemilih Berdaulat, Negara Kuat



Dalam rangka menyambut pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019, BEM PKN STAN menyelenggarakan sosialisasi mengenai pelaksanaan pemilu bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten pada Selasa (12/03). Bertempat di Gedung I 101-102 PKN STAN, sosialisasi dihadiri oleh perwakilan mahasiswa PKN STAN beserta perwakilan pengurus BEM, BLM, dan HMJ dengan Komisioner KPU Provinsi Banten, Masudi dan Ramelan sebagai pemberi materi. Melalui sosialisasi ini, KPU mengharapkan dapat mengenalkan tujuan KPU lewat tagline Pemilu 2019 “Pemilih Berdaulat, Negara Kuat”.

Acara tersebut dibuka langsung oleh Direktur PKN STAN, Rahmadi Murwanto. Kemudian dilanjutkan oleh Kepala BAAK PKN STAN, Budi Setiawan, dengan materi Kode Etik Netralitas ASN yang sudah seharusnya dijalankan mahasiswa PKN STAN sebagai calon Aparatur Sipil Negara. Kode Etik tersebut tertuang dalam delapan poin, di antaranya  tidak memberikan like atau dislike di media sosial/fanpage pasangan calon, dilarang hadir dalam kampanye pasangan calon, tidak membahas politik di luar kantor, tidak memasang stiker/gambar yang mengindikasikan keberpihakan calon pada kendaraan pribadi, serta tidak menghadiri acara debat pasangan calon secara langsung.

Selanjutnya diisi dengan pemaparan materi oleh Masudi mengenai sistematika pelaksanaan Pemilu 2019, syarat-syarat untuk menjadi pemilih, dan teknis pelaksanaan pemilihan. Masudi juga mengungkit batasan peranan mahasiswa ikatan dinas yang dianggap terbatas ekspresi politiknya, contohnya memberi tanda like/dislike pada sebuah status di media sosial.

“Tetapi pembatasan itu jangan lantas menghilangkan ciri khas sebagai mahasiswa, yaitu bersikap kritis terhadap situasi.” ujar Masudi.
Beliau juga menekankan bahwa memilih itu penting dan mengingatkan untuk tidak salah memilih.
“Golput itu bukan pilihan yang bertanggung jawab, memang itu hak. Minimal dengan memilih, tanggung jawab mahasiswa sebagai warga negara untuk ikut memberikan amanah kepada orang yang pantas kita berikan amanah terlaksana.” tambah beliau.

Pada sesi tanya jawab, terdapat dua pertanyaan yang menarik perhatian, yaitu bagaimana cara mahasiswa ikatan dinas untuk menjaga netralitas tetapi tidak buta politik dan mengapa Indonesia tidak menggunakan sistem e-voting pada Pemilu 2019. Menanggapi pertanyaan pertama, Masudi menjawab bahwa mahasiswa harus bisa check&re-check informasi sehingga mengetahui salah benarnya.  Sedangkan menanggapi sistem e-voting, beliau menyebutkan alasan Indonesia belum menggunakan sistem e-voting sebab administrasi kependudukan yang belum beres dan infrastruktur pendukung e-voting belum tersedia di beberapa daerah pedalaman. Meskipun begitu KPU sudah menerapkan sistem e-recap.

(Kontributor : Anggi, Zulfa, Annisa)

Blog Post

Related Post

Back to Top

Cari Artikel