Tanah yang Diam Pun Menjerit: Refleksi dari Balik Salib Merah Papua

 Ivan Fadilah

Sumber: betahita.id — Dok. LBH Papua Merauke.

Ada sesuatu yang membuat gelisah dari sebuah foto, yaitu salib merah yang ditancapkan di batas-batas hutan Papua. Bukan salib doa ataupun penanda makam, melainkan sebuah pesan keras dalam keheningan: jangan lewati batas ini. Perlawanan itu tidak berteriak, tetapi berbisik. Namun bisikannya terasa lebih berat dari teriakan mana pun.

Saya baru memahami sesuatu yang selama ini luput dari perhatian saya. Selama bertahun-tahun, saya menelan narasi pembangunan sebagai sesuatu yang wajar dan niscaya sawah yang diperluas, energi yang diperbarui, swasembada pangan yang dikejar. Saya tidak pernah bertanya: siapa yang harus menyingkir agar semua itu terwujud?

Ketika saya mengetahui bahwa 2,5 juta hektar hutan Papua dibuka untuk keperluan pangan dan bioenergi nasional, angka itu terlihat seperti angka biasa di lembar kebijakan. Tetapi ketika saya membaca bahwa Yasinta Moen, seorang perempuan dari suku Marin, mendapati ratusan alat berat tiba-tiba meratakan rawa yang selama hidupnya menjadi dapur dan apotek alaminya tanpa suatu undangan untuk berdialog sehingga barulah angka itu memiliki wajah dan air mata.

Inilah pelajaran pertama yang ingin saya tuliskan: kemajuan yang tidak melibatkan mereka yang paling terdampak bukanlah sebuah kemajuan. Hal tersebut adalah penggusuran yang diberi nama lebih terhormat.

Yang lebih mengguncang hati saya adalah respons masyarakat adat itu sendiri. Tanpa senjata, tanpa modal kapital,  dan tanpa panggung media yang layak, orang Auyu memilih salib merah. Orang Muyu memilih pesta babi yang dipersiapkan selama sepuluh tahun, Awon Atatbon, sebuah ritual solidaritas antar marga yang merayakan ketahanan mereka hidup bersama alam. Mereka tidak memilih kekerasan, tetapi memilih ingatan, ritual, dan simbol, karena mereka tahu bahwa kebudayaan yang hidup adalah benteng yang tidak bisa dihancurkan begitu saja oleh excavator dan buldoser.

Pelajaran kedua yang saya ambil: bertahan dalam kebenaran yang kita yakini adalah perlawanan yang paling mulia dan keberanian untuk bertahan itu tidak selalu berbentuk demonstrasi di jalan raya. Terkadang, ia hadir dalam sebuah pesta adat, dalam sebuah tanda kayu yang ditancapkan di tanah sendiri, dalam suara seorang perempuan seperti Enri Gebze yang menolak menandatangani surat pelepasan tanah meski diancam.

Saya juga tidak ingin berhenti di titik kagum saja. Kisah Papua mengingatkan saya pada tanggung jawab yang sering kali saya hindari sebagai bagian dari generasi yang lebih keras bersuara dan terhubung secara digital. Diam bisa menjadi keterlibatan, bukan perlawanan. Ketika ketidakadilan terjadi dan kita memilih untuk pura-pura tidak tahu, kita secara tidak langsung menjadi bagian dari sistem yang mengizinkan ketidakadilan itu terus berlanjut.

Sejarah telah membuktikan, proyek food estate serupa telah gagal berkali-kali: dari era Soeharto di Kalimantan Tengah yang berakhir dengan kebakaran hutan raksasa, hingga cetak sawah yang berulang di Papua tanpa pernah menyentuh kesejahteraan masyarakat lokal. Kegagalan demi kegagalan itu berbicara tentang satu hal: tanpa partisipasi dan kearifan masyarakat adat, pembangunan hanya akan meninggalkan bekas luka di tanah dan jiwa manusia.

Jika tanah adat Papua hilang, satu peradaban pun akan padam. Peradaban yang meredup bukan hanya milik orang Papua, tetapi milik seluruh kita yang percaya bahwa keberagaman adalah kekayaan, bukan halangan dalam pembangunan. Maka pertanyaan yang ingin saya tinggalkan bukan hanya untuk mereka yang ada di sana, tetapi untuk diri saya sendiri: sudahkah saya benar-benar hadir, tidak hanya membaca, tetapi juga bertindak?